Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan pada 2009 tercatat sekitar 1.885 orang atau 9,77 persen dari total penduduk 192.986 penduduk. Sementara pada 2010 dengan pertambahan penduduk menjadi 202.000, warga miskin pun naik menjadi sepuluh persen atau 2.020 warga.
Kepala BPS Kota Padangsidimpuan, Tanina, mengatakan salah satu pemicunya jumlah penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan disebabkan pemerintah tak serius membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi warganya. “Berdasarkan survei yang kami lakukan, ternyata jumlah penduduk miskin bertambah bukan berkurang,” ujarnya, tadi malam.
Salah satu faktor peningkatan jumlah penduduk miskin, menurutnya, pemerintah belum maksimal dalam membuka peluang usaha, sedangkan lapangan pekerjaan kian menyempit. Selain itu, pemerintah kurang mengembangkan industri-industri rumah tangga. Akibatnya banyak industri rumah tangga yang bangkrut.
Lebih lanjut dia mengatakan, faktor lain penyebab bertambahnya warga miskin adalah Pemko Padangsidimpuan kurang tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran. Artinya, anggaran yang diperuntukkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak anggaran yang terkesan mubazir, karena tidak sesuai dengan peruntukan, harusnya anggaran itu bisa diposkan untuk kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, meningkatnya penduduk miskin juga disebabkan semakin melonjaknya harga kebutuhan masyarakat, sementara tidak ada peningkatan. Dia menambahkan, apabila pemerintah tidak berhasil menambah sektor usaha untuk masyarakat,maka jumlah penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan akan semakin bertambah.
Selain survei penduduk miskin, BPS juga mensurvei pendapatan perkapita masyarakat yang berdomisili dan bekerja di Kota Padangsidimpuan, hasilnya masih memprihatinkan. Pendapatan perkapitas warga Kota Padangsidimpuan hanya Rp9 juta setiap tahunnya.
"Jelas itu pendapatan minim, karena kebutuhan akan semakin meningkat, makanya banyak warga yang menjadi miskin,”tuturnya. Jika dihitung, pendapatan masyarakat setiap bulannya tidak lebih dari Rp700.000,jika diperkecil lagi, pendapatan masyarakat perharinya tidak melebih Rp20.000.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi pendapatan warga saat ini, karena tren di Kota Padangsidimpuan masih menganut sistem ‘lebih baik digaji daripada menggaji’.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Azwar Syamsi Lubis, mengakui jumlah penduduk miskin sudah bertambah. Menurutnya, peningkatan itu tidak lepas dari gagalnya pemerintah dalam membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Selanjutnya, pengalokasian bantuan anggaran dari pemerintah pusat juag tidak sebanding dengan luas wilayah. Kesalahpahaman pemerintah pusat terjadi saat memberikan bantuan.Luas wilayah Pemko Padangsidimpuan mencapai 14.000 hektar setelah ada penambahan wilayah dari Pemkab Tapanuli Selatan. Tapi justru yang tercatat di pemerintah pusat sampai sekarang ini masih 11.000 hektar.
Ketua Komisi I DPRD Padangsidimpuan, Khoiruddin Rambe, menyebutkan peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari minimnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk masyarakat.
Kepala BPS Kota Padangsidimpuan, Tanina, mengatakan salah satu pemicunya jumlah penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan disebabkan pemerintah tak serius membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi warganya. “Berdasarkan survei yang kami lakukan, ternyata jumlah penduduk miskin bertambah bukan berkurang,” ujarnya, tadi malam.
Salah satu faktor peningkatan jumlah penduduk miskin, menurutnya, pemerintah belum maksimal dalam membuka peluang usaha, sedangkan lapangan pekerjaan kian menyempit. Selain itu, pemerintah kurang mengembangkan industri-industri rumah tangga. Akibatnya banyak industri rumah tangga yang bangkrut.
Lebih lanjut dia mengatakan, faktor lain penyebab bertambahnya warga miskin adalah Pemko Padangsidimpuan kurang tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran. Artinya, anggaran yang diperuntukkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak anggaran yang terkesan mubazir, karena tidak sesuai dengan peruntukan, harusnya anggaran itu bisa diposkan untuk kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, meningkatnya penduduk miskin juga disebabkan semakin melonjaknya harga kebutuhan masyarakat, sementara tidak ada peningkatan. Dia menambahkan, apabila pemerintah tidak berhasil menambah sektor usaha untuk masyarakat,maka jumlah penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan akan semakin bertambah.
Selain survei penduduk miskin, BPS juga mensurvei pendapatan perkapita masyarakat yang berdomisili dan bekerja di Kota Padangsidimpuan, hasilnya masih memprihatinkan. Pendapatan perkapitas warga Kota Padangsidimpuan hanya Rp9 juta setiap tahunnya.
"Jelas itu pendapatan minim, karena kebutuhan akan semakin meningkat, makanya banyak warga yang menjadi miskin,”tuturnya. Jika dihitung, pendapatan masyarakat setiap bulannya tidak lebih dari Rp700.000,jika diperkecil lagi, pendapatan masyarakat perharinya tidak melebih Rp20.000.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi pendapatan warga saat ini, karena tren di Kota Padangsidimpuan masih menganut sistem ‘lebih baik digaji daripada menggaji’.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Azwar Syamsi Lubis, mengakui jumlah penduduk miskin sudah bertambah. Menurutnya, peningkatan itu tidak lepas dari gagalnya pemerintah dalam membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Selanjutnya, pengalokasian bantuan anggaran dari pemerintah pusat juag tidak sebanding dengan luas wilayah. Kesalahpahaman pemerintah pusat terjadi saat memberikan bantuan.Luas wilayah Pemko Padangsidimpuan mencapai 14.000 hektar setelah ada penambahan wilayah dari Pemkab Tapanuli Selatan. Tapi justru yang tercatat di pemerintah pusat sampai sekarang ini masih 11.000 hektar.
Ketua Komisi I DPRD Padangsidimpuan, Khoiruddin Rambe, menyebutkan peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari minimnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar anda sangat berarti bagi blog ini