Kendaraan Spesial Koleksi Pasukan Spesial, Kopassus

Setelah pada artikel yang lalu kita membicarakan kendaraan khusus pertempuran jarak dekat yang dimiliki oleh Kopassus, maka pada artikel lanjutan ini kita akan membicarakan kendaraan taktis yang dipakai untuk angkut personel. Perbedaan mencolok Ransus dengan Rantis adalah kendaraan ini didesain untuk melindungi personel yang diangkutnya dari serangan pihak musuh dengan lebih maksimal. Sehingga bodi Rantis biasanya terbuat dari bahan yang mampu meredam tembakan hingga kaliber tertentu.

1. Rantis Angkut Personel(Kendaraan Taktis Angkut Personel)
Kendaraan ini diperuntukkan untuk mengangkut personel dalam menghadapi musuh dengan persenjataan yang lebih kuat untuk mencapai target terdekat dengan aman.. Sesuai dengan fungsinya, maka kendaraan ini mampu mengangkut prajurit lebih banyak dan dengan bodi kendaraan yang tertutup, berdinding baja atau sejenisnya dan dilengkapi senjata yang lebih kuat dari Rantus PJD.

Ada tiga rantis yang saat ini dimiliki Sat-81 Kopassus, satuan anti teror milik pasukan khusus negeri ini. Salah satunya buatan dalam negeri dan dua sisanya masih impor dan bertipe APC jenis MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) untuk daya lindung yang lebih kuat, terutama dari ancaman ranjau darat dan personel.

1. 1. SSE P1 Pakci

Rantis buatan Indonesia ini dikembangkan pada era kepemimpinan KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. Lahirnya rantis ini akibat efek tidak langsung dari embargo senjata yang menimpa Indonesia pada masa itu. Pakci dibuat oleh PT SSE pada rentang waktu 2003 – 2004, berbodi monokok dengan suplai tenaga dicomot dari mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser.

P1 Pakci mampu mengangkut 12 personel dengan perlindungan STANAG 4569 level 1 dengan perkuatan senjata mesin kaliber 12,7 mm atau AGL  40mm. Selain itu bamper berbentuk segitiga yang didesain untuk menjebol dinding bata dan menghadang kendaraan yang sedang dibajak dari depan.

SSE P1 Pakci Kopassus

Spesifikasi: awak 12 orang(10 prajurit, 1gunner, 1 sopir) / Berat: 4,5ton /Mesin: Diesel 3000cc / Kecepatan Maks: 120kpj /Level proteksi: Balistik 7,62 x 39mm AK; 7,62 x 51mm Ball / Persenjataan: senapan mesin 12,7mm atau AGL 40mm

1. 2 Alvis Mamba MK.2

Sat-81 Gultor mengoperasikan Alvis Mamba tipe MK.2 SWB (Short Wheel Base) atau juga disebut Komanche SWB yang didesain untuk dapat mengangkut 7 personel. Rantis yang diimpor dari Afrika Selatan ini pada produksi awal (MK1) dibuat oleh TFM Industries, namun selanjutnya diakusisi oleh Vickers , berganti Alvis dan selanjutnya diambil alih oleh BAE Systems Land Systems South Africa divisi Land Systems OM.

Rantis ini masuk jajaran militer Afrika Selatan pertama kali pada tahun 1995, sedangkan untuk versi Indonesia merupakan buatan Alvis yang uniknya versi MK2 SWB atau juga disebut Alvis 8 dirancang khusus untuk militer Inggris. Hampir sama dengan Land Rover Wolf yang juga dimiliki oleh Gultor.

Alvis Mamba Kopassus dalam Latihan

Spesifikasi: awak 8 orang(6 prajurit, 1gunner, 1 sopir) / Dimensi(PxLxT): 5,4m; 2,2 m; 2,4 m /Berat: 5ton /Mesin: Mercedes Benz OM-352 Diesel 6 cylinder 5675cc, 123hp / Kecepatan Maks: 102 kpj /Radius: 600 km /Level proteksi: Balistik 7,62 x 39mm AK; 7,62 x 51mm Ball / Persenjataan: AGL 40mm

1. 3 Reumech OMC Casspir MK.3

Kendaraan yang juga tergolong MPV (Mine Protected Vehicle) ini dibeli pada tahun 2003 dan dikirim pada tahun 2004 sebanyak dua unit, yang merupakan unit bekas angkatan bersenjata Afrika Selatan. Rantis MPV ini mempunyai ciri khas yaitu lambung berbentuk huruf V yang bertujuan untuk meredam dari ledakan ranjau darat

Desain khasnya adalah lambung kendaraan yang berbentuk V yang bertujuan meredam dan memantulkan sebagian daya ledak ranjau. Lambung kendaraan sanggup menahan ledakan dua ranjau anti tank TM-57 secara beruntun (14 kg TNT) dan rodanya dirancang mampu meredam 3 ledakan beruntun ranjau anti tank TM-57 atau setara dengan 21 kg TNT. Bodi lambung monokok dari pelat baja anti peluru yang dilas. Lapisan baja zirah Casspir mampu meredam tembakan peluru senapan kaliber 5,56 dan 7,62 mm NATO juga pecahan proyektil. Dengan spesifikasi khusus bisa dibuat tahan tembakan senapan mesin penembus baja (anti-material) kaliber 7,62 mm. Kaca kendaraan setebal 53 mm tahan terhadap tembakan peluru kaliber 7,62 mm.

Reumech OMC Casspir MK3 dalam Sebuah Parade

Spesifikasi: awak 14 orang(12 prajurit, 1gunner, 1 sopir) / Dimensi(PxLxT): 6,9 m; 2,4 m; 3,1 m /Berat: 10 ton /Mesin: Mercedes Benz OM-352A Turbo Diesel 6 cylinder 5675cc, 166hp / Kecepatan Maks: 90 kpj /Radius: 850 km /Level proteksi: Balistik 7,62 x 39mm AK; 7,62 x 51mm Ball; ranjau darat 14kg TNT(bawah lambung); 21kg TNT(roda) / Persenjataan: Senapan mesin 12,7mm
————–
Sebenarnya disamping koleksi Ransus PJD dan Rantis angkut personel, Satuan Gultor kopassus juga memiliki jenis kendaraan spesial lainnya yaitu Ransus Pengusung tangga. Jadi sesuai dengan namanya, kendaraan ini diperuntukkan untuk mengangkut tangga lipat yang digerakkan dengan sistem hidrolik seperti mobil tangga milik pemadam kebakaran namun tinggi tangga tidak setinggi milik pemadam kebakaran, sekitar 8 meter tinggi maksimalnya. Namun sepertinya kurang menarik untuk dibahas, jadi kalau penasaran dengan kendaraan jenis ini silahkan baca majalah Commando terbitan Gramedia Group edisi bulan ini…akur?

Read more »

Kemhan Tandatangani MoU Pengadaan Alutsista Rp1,3 Triliun

 

Kementerian Pertahanan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan infrastruktur dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri senilai Rp1,3 Triliun.

Penandatanganan MoU dengan sejumlah BUMN/BUM Swasta Industri Pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Palindo Marine sebagai upaya pemenuhan Minimum Esensial Force (MEF) hingga 2024 itu dilakukan di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa.

Kepala Badan Perencanaan Pertahanan (Kabarahan) Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, mengatakan, Kemhan/TNI melakukan MoU dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan Alusista, seperti amunisi kecil hingga besar, helikopter angkut dengan PT DI senilai US$65 juta, Kapal Cepat Rudal 40 meter (KCR-40), Rocket FFAR dan lainnya. "Jumlahnya mencapai Rp1,3 Triliun," kata Ediwan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kerja sama dengan industri dalam negeri dalam rangka membangun kekuatan TNI dan pemenuhan MEF.

"Kita sudah kerja sama dengan Korea untuk pengadaan pesawat tempur jenis KF-X/IF-X. Pesawat ini lebih tinggi dari F-16 dan Sukhoi," kata Menhan.

Tak hanya itu, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai oleh Menhan juga akan membeli kapal selam, kapal PKR, Tank, Rudal, Roket dan lainnya.

Ketua KKIP --yang didampingi Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua KKIP Dahlan Iskan, dan Menperin MS Hidayat, Menristek Gusti Mohammad Hatta, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo-- mengatakan, sejak dibentuknya KKIP pada 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan, yakni master plan revitalisasi industri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alusista dan almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan.

"Hal ini dalam rangka modernisasi alutsista TNI dan Almatsus Polri serta terealisasinya program revitalisasi industri pertahanan," kata Menhan.

Read more »

Menhan: Silahkan KPK Selidiki Sukhoi

Kabar tak sedap berhembus terkait pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia yang akan melengkapi armada TNI Angkatan Udara.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun. Sebab, diduga  menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus ini.

Terkait itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mempersilakah lembaga antikorupsi menyelidiki perkara itu. "Oh silakan, nggak ada masalah. Silakan diselidiki. Proses kami lewat berjenjang, no problem. Tapi tolong informasinya yang akurat," kata dia di Kementerian Pertahanan, Selasa 6 Maret 2012.

Purnomo kembali menegaskan, tak ada mark up dalam pembelian enam Sukhoi itu. "Yang kami lakukan, kami akan membangun skuardon Sukhoi yang jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi kurang enam," dia menambahakan.

Pembelian pertama, dia menceritakan, dilakukan pada 2007. "Tentu harganya berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan hanya untuk meng-cover inflasi. Tidak ada perbedaan yang besar dan signifikan sehingga itu di mark-up," kata dia.

Purnomo memperingatkan, semua pihak untuk berhati-hati melihat nilai kontrak. "Nilai kontrak kita di samping beli Sukhoi juga peralatan lain. Engine yang kita dapatkan 12. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Vietnam," tambah dia.

Pembelian Sukhoi, dia menambahkan, juga tak lepas dari pengawasan. "Kami juga punya dua organ yang mengawasi, pertama HLV (High Level Commite) yang ditunjuk presiden. Karena kita mendapat budget yang besar untuk 5 tahun ini. Kedua, Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan pembelian produk-produk barang dan jasa pemerintah," kata dia.

Dijelaskannya, satu paket senilai US$470 juta digunakan untuk pembelian 6 Sukhoi, suku cadang satu paket, engine 12 unit, training 10 penerbang dan 35 teknisi.

Bagaimana dengan dugaan keterlibatan pihak ketiga, PT Trimarga Rekatama?

"Kontrak Sukhoi itu goverment to goverment. Rusia menunjuk Rosoboroneksport untuk melakukan kontrak kerjasama dengan kita. Kita tidak melihat ada agen atau perantara," kata Purnomo.

Kalaupun itu ada, bukan kita yang menunjuk tapi urusan mereka. "Saya tidak kenal perusahaan itu, dan saya tidak tahu perusahaan itu kaitannya dengan kita apa, di kontrak tidak ada," tambah dia.

Sementara soal kredit ekspor, Purnomo menjelaskan, itu bukan dalam rangka pengadaan Sukhoi, tapi untuk kapal selam. "Jadi tidak betul itu menggunakan kredit ekspor Rusia."

Read more »

Rencana Pembelian Helikopter Apache Belum Deal

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menyatakan pembelian delapan unit helikopter tempur jenis Apache dari Amerika Serikat belum memasuki tahap kontrak. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, mengaku belum ada persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat soal rencana pembelian itu. "Prioritasnya masih untuk main battle tank, roket, dan rudal armed," katanya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 28 Februari 2012.

Meski begitu, pembelian delapan unit Apache dari Amerika termasuk dalam daftar belanjaan alat utama sistem persenjataan. Daftar itu disusun untuk memenuhi standar kekuatan minimum (minimum essential forces) TNI yang dirancang sampai 2024.

Selain heli jenis Apache, alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli secara bertahap sampai 2024, antara lain kendaraan tempur jenis main battle tank, rudal, helikopter serbu dan segala macam perlengkapan militer lainnya. "Itu ditata sampai 2024," kata Iskandar.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana untuk membeli sejumlah heli tempur jenis Apache dari Amerika. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan alutsista. "Kalau tidak salah sebanyak delapan unit," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Kamis, 9 Februari 2012, lalu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan akan banyak proyek pengadaan alutsista. Jenis alutsista yang dibeli beragam, yang bergerak dan tidak bergerak. Rencana pembelian diajukan oleh ketiga matra (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) ke Markas Besar TNI, lalu ke kementerian. "Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.

Read more »

PT Dirgantara Produksi 7 Helikopter TNI

PT Dirgantara Indonesia menyerahkan tiga unit helikopter jenis Bell 412 EP kepada TNI hari ini. ”Ini merupakan bagian pertama dari nantinya jumlahnya tujuh unit,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Bandung, Jumat, 2 Maret 2012.

Jenis helikopter angkut/serbu ini dibuat PT Dirgantara bersama Bell Helicopter Textron Inc, produsen helikopter asal Amerika. Dari semua unit yang dijadwalkan diserahkan tahun ini, empat unit digunakan oleh TNI Angkatan Darat dan tiga unit oleh TNI Angkatan Laut.

Helikopter seri terbaru di kelasnya ini dapat mengangkut 10 personel, mampu mengangkat beban hingga 3 ton, serta bisa dipersenjatai dengan senapan mesin.

”Helikopter ini bisa dipakai sebagai helikopter serbu, tapi bisa juga dipakai untuk helikopter angkut,” kata Purnomo.

Nilai pembelian tujuh unit helikopter itu lebih dari Rp 700 miliar. Anggaran untuk membeli setiap unit helikopter ini tembus Rp 102 miliar.

Pemerintah menargetkan penambahannya hingga 50 persen dari jumlah helikopter yang dimiliki TNI saat ini. Jumlah helikopter yang dimiliki TNI saat ini 76 unit. Rinciannya, TNI AD mengoperasikan 23 unit, TNI AL 10 unit, dan TNI AU 43 unit. ”Selama 66 tahun kita merdeka, kita mempunyai total jenderal 76 helikopter. Pada lima tahun ini kita akan membangun lebih dari separuh jumlah yang kita capai saat ini,” kata Purnomo. ”Pemerintah telah menyediakan dana yang cukup untuk membangun alutsista ini dalam belanja modal.”

Sedikitnya, kata Purnomo, dalam anggaran perubahan tahun ini sudah disiapkan dana untuk membeli 38 unit helikopter jenis Bell itu untuk kebutuhan TNI Angkatan Darat. ”Sudah sejumlah 38 unit, sampai dengan tahun anggaran 2012, khusus Bell,” kata dia.

Khusus untuk kebutuhan helikopter serang, Purnomo mengaku belum diputuskan jenisnya. Sempat mengemuka opsi pembelian helikopter Apache atau Cobra. ”Belum ditentukan, tapi kita akan ikut sertakan BUMN dalam hal ini,” kata Purnomo.

Punomo mengatakan, untuk pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, pihaknya memprioritaskan produk dalam negeri, di antaranya PT Dirgantara Indonesia. Soal opsinya, kata dia, bisa berupa joint production serta offtacker-offset, yakni mendapatkan manfaat maksimal, misalnya dalam bentuk pemeliharannya. ”Atau ikut serta dalam pembuatannya nanti,” kata dia.

Soal peluang PT Dirgantara Indonesia mendapatkan pesanan itu, Purnomo mengatakan bergantung pada kemampuan perusahaan itu. ”Berpulang pada kemampuan mereka,” katanya.

Dalam seremoni penyerahan helikopter itu di hanggar perakitan helikopter milik PT Dirgantara Indonesia, Direktur Utama Budi Santoso mengatakan helikopter yang diserahkan ini merupakan hasil kontrak pembelian tahun lalu. PT Dirgantara bersama Bell Helicopter telah memproduksi medium class helicopter semacam ini sejak 1982. Model Bell 412 EP memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan seri sebelumnya, di antaranya power yang lebih besar.

Budi mengatakan perusahaannya sempat menutup production-line helikopter kelas medium itu sejak 2003-2004 lalu. Produksi terakhir helikopter ini oleh PT Dirgantara Indonesia dikerjakan tahun 2007-2008. ”Setelah itu enggak ada lagi (pemesanan),” kata dia.

Dalam waktu dekat, PT Dirgantara Indonesia akan membuka lagi production-line khusus untuk memproduksi helikopter Bell 412 EP. Menurut Budi, perwakilan Bell Helicoter sejak dua pekan lalu sudah mengunjungi hanggar perakitan untuk produksi helikopter itu di PT Dirgantara Indonesia. ”Mereka melihat peralatan kita, mana yang harus diperbaiki, mana yang enggak,” kata dia.

Ketua Komisi I DPR RI T.B. Hasanudin mengatakan, untuk proyeksi hingga 2014 nanti, Kementerian Pertahanan dan TNI sudah menyiapkan pemesanan 40 unit helikopter beragam jenis. ”Tidak kurang Rp 4,2 triliun disediakan untuk itu,” kata dia.

Purnomo Yusgiantoro menyaksikan penandatanganan berita acara serah-terima helikopter itu yang diteken Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dengan Wakil Asisten Logistik KSAD Brigadir Jenderal TNI Nengah Widana serta Asisten Logistik KSAL Laksamana Muda TNI Sru Handayanto. Log book tiga unit helikopter itu lalu diserahkan Budi kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ediwan Prabowo. Hadir dalam acara itu sejumlah pejabat teras TNI, di antaranya Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Soeparno serta Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen TNI Budiman.

Read more »

PT. DI Serahkan Helikopter Bell 421 EP Kepada TNI

DMC/SUGIANTO

Bandung, DMC – Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri, kekuatan Alutsista TNI kembali diperkuat dengan kehadiran tiga unit Helikopter Bell 412 EP, masing-masing 2 unit untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL, produksi kedirgantaraan dalam negeri dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang mendapat lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc, Amerika Serikat.

 

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima tiga unit Helikopter Bell 412 EP yang dilakukan oleh Direktur PT. DI Budi Santoso, Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Sru Handayanto dan Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasad Brigjen TNI Nengah Widana, Jum’at, (2/3), di Rotary Wing Hall PT. DI, Bandung.

Penyerahan dan penandatanganan tersebut disaksikan langsung  Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro, Pimpinan Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Wakasad Letjen TNI Budiman, S.IP., Ka Baranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes AD dan Mabes AL.

 

Penyerahan tiga unit Helikopter Bell 412 EP APBN-P TA. 2011 tersebut merupakan penyerahan tahap pertama dari total pesanan berjumlah 7 unit. Saat ini, PT DI masih mengerjakan sisa 4 unit Bell 412 EP yang diperuntukkan 2 unit bagi TNI AD dan 2 unit untuk TNI AL. Total anggaran yang digunakan dari APBN-P 2011 untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 421 EP ini sekitar 102 Milyar Rupiah, dan total anggaran untuk pemesanan sebanyak 7 Unit Helikopter Bell 421 EP membutuhkan sekitar 700 Milyar Rupiah.

Pengadaan Helikopter Bell 412 EP dilakukan berdasarkan Rencana Strategis TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tahun 2009-2014 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, khususnya helikopter angkut militer, yang selanjutnya armada ini akan memperkuat Alutsista TNI Angkatan Darat di Skadron 12 serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dan Skadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru di kelasnya dan merupakan jenis helikopter angkut militer yang handal karena dapat mengangkut 10 orang personel serta mampu mengangkut beban sekitar tiga ton. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasi militer sekaligus operasi bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pembelian helikopter Bell- 412 EP oleh kedua Angkatan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri  pertahanan dalam negeri. Selain itu menjadi bukti keberhasilan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT.DI  dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sehingga meningkatkan kemampuan operasional.

“Saya meyakini bahwa PT.DI akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan Alutsista pertahanan Indonesia, karena PT.DI telah berkomitmen akan tetap eksis jika produk-produknya dapat dimanfaatkan secara kontinyu oleh Kementerian Pertahanan dan TNI,” Ungkap Menhan.

Menurut Menhan, dalam rangka mendukung kemandirian dalam produksi Alutsista kedepannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, akan tetap concern dan terus melakukan berbagai terobosan. Diantaranya,  melakukan penyiapan perangkat lunak pengembangan industri dalam negeri maupun optimalisasi pendayagunaan produksi dalam negeri melalui kontrak pengadaan alat peralatan TNI.

“Pada akhirnya diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan pengadaan Alutsista dari luar negeri,” tutur Menhan.

Read more »

Kemhan: Tidak Ada Markup Anggaran Pembelian Sukhoi Jumat, 02/03/2012 - 22:46

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa tidak ada penggelembungan anggaran dalam pembelian enam unit Sukhoi Su-30 MK2 dari Rosoboron Export, Rusia.

 

"Adanya mark up sebesar 55 juta dolar AS itu hanya hitung-hitungan yang berbeda," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin di Bandung, Jumat (2/3).

Dijelaskannya, bisa jadi adanya selisih harga dari 475 juta dolar AS dan versi Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin sebesar 420 juta dolar AS akibat ketidaksamaan dalam melihat spare part suku cadang maupun spesifikasi lainnya. Karena itu, pihaknya bakal mengklarifikasikan hal itu kepada Mabes TNI AU. "Ini hanya masalah penghitungan saja yang tidak klop," ujarnya.

Hartind menegaskan, lantaran pembelian menggunakan mekanisme goverment to goverment (G to G) maka tidak boleh ada perantara. Sehingga pembelian tidak menggunakan broker dan Kemenhan hanya memberikan pendanaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan TNI AU.

"Semua G to G kebijakannya, jadi tak ada broker. Tapi, user-nya itu TNI AU," ujar Hartind.

Sementara itu di tempat berbeda, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Azman Yunus mengaku tidak tahu menahu persoalan tersebut. TNI AU hanya memberikan spesifikasi yang dibutuhkan dalam pengadaan alutsista untuk ditindak lanjuti oleh Kemhan.

“Sesuai peraturan, pengadaan alutsista TNI prosesnya ada di Kemhan. Soal itu silakan ditanyakan ke Kemhan,” imbuh Azman.

Read more »

TNI Ternyata Hanya Miliki 76 Helikopter

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, jumlah helikopter yang dimiliki TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebanyak 76 unit. Rinciannya, TNI AD memiliki 23 unit terdiri 15 helikopter serbu dan delapan helikopter serang. Pada 2009, kata Purnomo, pengadaan helikopter melalui kredit ekspor ada enam unit Bell 412 EP.

Rencananya periode 2010-2014, dilakukan pengadaan 20 unit helikopter yang juga melalui sistem kredit ekspor. "Dua unit Helikopter Bell 412 EP ini yang diserahkan kepada TNI AD dan satu unit ke TNI AL," kata Purnomo di Rotary Wing Hall PT DI di Bandung, Jumat, (2/3).

Dia melanjutkan, helikopter yang dimiliki TNI AL sebanyak 10 unit, yakni BO ada enam unit dan Bell ada empat unit. Menurut Purnomo, rencananya pengadaan periode 2010-2014 adalah Bell 412 EP sejumlah tiga unit. Untuk TNI AU, helikopter yang dimiliki mencapai 43 unit, terdiri Helikopter Colibri, Bell 47 Soily, dan NAS 332 Super Puma. Sesuai program awal, imbuhnya, TNI AU melakukan pengadaan sebanyak enam unit Helikopter EC 725 Full Combat SAR.

"Semua helikopter nanti digunakan untuk kegiatan operasi militer sekaligus operasi bantuan kemanusiaan, serta penanganan bencana alam," kata Purnomo. n c13

Read more »

TNI Menerima 3 Helikopter Baru, Bell 412 EP, dari PT DI

PT Dirgantara Indonesia (DI) menyerahkan tiga unit Helikopter Bell 412 EP, yang dibagi untuk TNI AD sebanyak dua unit dan satu unit untuk TNI AL. Penandatanganan naskah serah terima dilakukan Direktur Utama PD DI Budi Santoso dengan Wakil Asisten Logistis (Waaslog) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Brigradir Jenderal Nengah Widana dan Asisten Logistik (Aslog)Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muda Sru Handayanto di kantor PT Di, Bandung, Jumat (2/2).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Aslog Panglima TNI Mayor Jenderal Hari Krisnomo, KSAL Laksamana Soeparno dan Wakil KSAD Letnan Jenderal Budiman. Menurut Budi Santoso, serah terima ini merupakan awal penyerahan sebagai bagian rencana peningkatan kemampuan Skuadron 12 Serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dengan kekuatan 32 unit helikopter, terdiri 24 unit helikopter serbu dan delapan unit helikopter serang.

Ia menjelaskan, helikopter angkut atau serbu adalah jenis medium dengan kapasitas 15 personel, yang sudah dioperasikan Skuadron 11/Serbu dan Skuadron 21/Sena Puspenerbad. Adapun TNI AL, paparnya, sudah mengoperasikan Bell 412 SP dan Bell 412 HP yang masuk armada helikopter Skuadron 400 Pusat Penerbangan AL (Puspenerbal).

"Helikopter Bell 412 EP ini adalah generasi terakhir dari jenis Helikopter Bell 412, yang pembeliaannya dianggarkan dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2011," ujar Budi.

Dia melanjutkan, penyerahan Helikopter Bell 412 EP merupakan realisasi dari alokasi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang bergerak untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP). Pasalnya pemerintah sudah berkomitmen untuk memprioritaskan produk dalam negeri sebagai pemberdayaan industri strategis dalam negeri.

Budi mengatakan, Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru dikelasnya. Helikopter ini merupakan helikopter angkut dengan kapasitas 10 orang. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin di dekat pintu kiri dan kanannya. "Pengadaan Helikopter Bell 412 EP ini melalui kontrak antara Mabes AD pada 15 Oktober 2010," kata Budi.

Read more »

Kemhan Serahkan 3 Helikopter Serbu ke TNI

Penandatanganan naskah serah terima dilakukan di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jumat (2/3), oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (KaBaranahan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Direktur Utama PT DI Budi Santoso, Wakil Asisten Logistis Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Waaslog KSAD) Brigjen TNI Nengah Widana dan Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Laut ((Aslog KSAL) Laksamana Muda TNI Sru Handayanto.

Serah terima helikopter disaksikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, KSAL Laksamana TNI Soeparno, Wakil KSAD Letjen TNI Budiman, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Hari Krisnomo dan Kepala Pusat Komunikasi dan Publik (Kapuskomblik) Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin. Sementara dari legislatif hadir, diantaranya Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasunuddin dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Purnomo menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan dan memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista). Pengadaan alutsista TNI itu dimaksimalkan melalui produksi dalam negeri.

"Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi dalam negeri, maka kita (pemerintah) akan konsisten meningkatkan dan memperkuat alutsista TNI," ujar Menhan.

Khusus pengadaan Helikopter Bell 412 EP, jelas Menhan, sesuai rencana strategis TNI AD dan TNI AL tahun 2009 - 2014 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Helikopter jenis serbu yang juga bisa dioperasionalkan sebagai helikopter angkut ini akan memperkuat operasi Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad) dan Puspenerbal.

Sekarang ini, lanjut Purnomo, kekuatan alutsista helikopter yang dimiliki TNI dari tigaa matra udara, darat dan laut, berjumlah 76 unit. Rincian, 23 unit berada di jajaran Puspenerbad dan 10 unit di operasikan TNI AL serta 43 unit dimiliki TNI AU.

Sedangkan dalam skala waktu lima tahun ini, Purnomo mengungkapkan rencana pemerintah kembali mengadakan 29 unit helikopter Bell 412. Alokasinya, 20 unit jenis Bell 412 EP untuk TNI AD, tiga unit Bell 412 EP TNI AL dan enam unit untuk TNI AU jenis EC 7255 full combat SAR. "Tiga diantaranya, telah kita saksikan bersama diserahkan hari ini," jelas Menhan.

Budiman menyatakan, idealnya TNI AD membutuhkan sekitar 200 unit helikopter berbagai jenis untuk menunjang kegiatan militer yang ditargetkan bisa dicapai pada 2024. Jenis helikopter yang dibutuhkan yakni helikopter serbu, angkut, dan komando. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, TNI AD seoptimal mungkin menggunakan produksi PT Dirgantara Indonesia (DI).

Karena itu, lanjut Wakil KSAD, serah terima helikopter ini merupakan awal penyerahan sebagai bagian rencana peningkatan kemampuan Skuadron 12 Serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dengan kekuatan 32 unit helikopter, terdiri 24 unit helikopter serbu dan delapan unit helikopter serang.

Generasi Terbaru

Sementara, Budi Santoso menjelaskan, helikopter angkut atau serbu Bell 412 EP adalah jenis medium dengan kapasitas 15 personel, yang sudah dioperasikan Skuadron 11/Serbu dan Skuadron 21/Sena Puspenerbad. Adapun TNI AL, paparnya, sudah mengoperasikan Bell 412 SP dan Bell 412 HP yang masuk armada helikopter Skuadron 400 Pusat Penerbangan AL (Puspenerbal).

Read more »

Skuadron 21 TNI AU Kirim Teknisi ke Negeri Samba-Brasil

Skuadron 21 mengirim satu tenaga teknisi ke Brasil pada Maret ini sebagai persiapan datangnya pesawat Super Tucano di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang. Super Tocano menggatikan OV-10F Bronco dijadwalkan tiba pada akhir Juli mendatang.

Kepala Skuadron 21 Mayor (penerbang) James Y Singal mengatakan, selanjutnya akan menyusul penerbang, serta ground and air crew. Semula pesawat tersebut direncanakan tiba Maret ini sebanyak empat unit secara bertahap. Namun karena berbagai pertimbangan diperkirakan baru Juli tiba di Malang.

”Sebagai persiapannya, kami sudah membangun sarana pendukungnya berupa hanggar, lima buah shelter pesawat, shelter GSE (Ground Support Equipment), maupun ruangan kantor. Sementara personel yang akan
mengawaki pesawat EMB 314 Super Tucano juga sudah mulai disiapkan, termasuk personel yang akan melaksanakan pemeliharaan tingkat ringan dan sedang. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat, usai Rapat Pimpinan TNI AU dan Apel Dansat 2012 di Gedung Serba Guna Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta baru-baru ini mengatakan, hingga 2014, TNI AU akan menambah empat pesawat tempur jenis Sukhoi dari Rusia, 16 unit pesawat tempur jenis Super Tucano dari Brazil, T/A-50 dari Korea sebanyak 16 unit, F-16 sebanyak 8 unit, serta 30 unit pesawat F-16.

Penambahan pesawat tempur ini untuk memperkuat tujuh skuadron tempur TNI untuk menjaga wilayah NKRI. Selain pesawat tempur, TNI AU juga akan menambah pesawat jenis transport C 295, Hercules dan helikopter C 725 sebanyak 80 pesawat. Dalam pengadaan itu, TNI AU telah bekerja sama dengan Korea Selatan hingga 2024.

“Banyak pesawat TNI AU sudah tua atau berumur di atas 30 tahun sehingga perlu peremajaan. Tidak hanya pada pesawat saja tapi juga mencakup sistem persenjataan, seperti bom, roket dan peluru. Hingga tahun 2024, Indonesia akan memiliki 180 pesawat tempur”.

Read more »

Jepang beri sinyal pembatalan beli jet tempur F-35

Menteri Pertahanan Jepang, Naoki Tanaka menyarankan pemerintah Jepang untuk membatalkan pembelian jet tempur F-35, jika biaya pengadaan jet tersebut mengalami kenaikan atau pengirimannya tertunda.

Jepang sebelumnya berencana, memakai pesawat tempur F-35 untuk memperkuat satuan tempur angkatan udaranya. Pesawat ini sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat (AS) dengan delapan negara sekutunya.

Untuk pembelian Jet tempur itu, Pemerintah Jepang sudah mengalokasikan dana untuk 4 unit jet tempur F-35 itu. Setiap unit jet tempur itu, Jepang mengalokasikan anggaran US$ 123 juta.

Namun, harga jet tempur F-35 tersebut ada kemungkinan naik, sebab AS memutuskan menunda pembuatan sebagian besar F-35, karena ada pemotongan anggaran pertahanannya.

Tanaka mengatakan, jika harga beli naik dan tanggal pengiriman jet tempur itu juga tidak sesuai kesepakatan, maka pemerintah Jepang akan mempertimbangkan scrapping kontrak atau memilih jenis jet tempur lain.

Read more »

Rusia Pesan 20 Unit MiG-29 Varian Kapal Induk

Kementerian Pertahanan Rusia telah menandatangangi kontrak pengadaan 20 unit pesawat tempur MiG-29K dan MiG-29KUB untuk melengkapi armada penerbangan angkatan lautnya.

"Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov dan Direktur Umum MiG Sergei Korotkov telah menandatangani kontrak pengadaan MiG-29K dan MiG-29KUB yang dioperasikan dari kapal induk," demikian dinyatakan pihak pabrikan pesawat MiG, Rabu (29/2/2012).

MiG-29K (kursi tunggal) dan MiG-29KUB (kursi tandem) adalah varian khusus MiG-29 yang dioperasikan dari kapal induk. Dibanding versi standarnya, MiG-29 varian ini dilengkapi sayap yang bisa dilipat, kait penahan untuk membantu pengereman saat mendarat di kapal induk, kerangka pesawat yang diperkuat, dan kemampuan tempur multiperan dengan dilengkapi rudal udara-ke-udara dan udara-ke-permukaan.

Pesawat itu akan dioperasikan dari satu-satunya kapal induk yang masih dimiliki Rusia, yakni Admiral Kuznetsov, yang menjadi bagian dari Armada Utara AL Rusia. Selama ini, AL Rusia mengoperasikan pesawat Sukhoi Su-33 dari kapal induk tersebut. 

Read more »

Pemerintah RI 'Belanja' 9 Pesawat Militer Airbus C-295 Rp 3 Triliun

Pemerintah Indonesia membeli 9 pesawat militer Airbus jenis C-295 senilai US$ 325 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Pesawat pertama akan dikirimkan di 2012, dan sisanya dikirimkan pada 2014.

Pesawat militer Airbus jenis C-295 itu biasanya digunakan untuk pertahanan, logistik, dan kemanusiaan. Menurut Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, jenis tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan militer dan transportasi kemanusiaan.

"Ini adalah momen yang membanggakan bagi negara kami dan juga industri penerbangan Indonesia," jelas Purnomo dalam penandatanganan kesepakatan di sela-sela 'Singapore Airshow', seperti dikutip dari AFP, Rabu (15/2/2012).

"Jenis C-295 memberikan kapasitas ideal untuk merespons kebutuhan militer Indonesia saat ini dan di masa depan, serta transportasi kemanusiaan," tambahnya.

Tipe C-295 merupakan pesawat transportasi berukuran menengah yang dapat digunakan untuk berbagai operasional seperti pengawasan, perang dan operasional pencarian dan penyelamatan.

"Pesawat itu akan digunakan untuk berbagai tujuan termasuk militer, logistik, kemausiasan dan misi evakuasi medis," demikian pernyataan tentang C-295.

Purnomo tidak menegaskan apakah nantinya akan menambah armada C-295, ia hanya mengatakan pasukan lain tertarik dengan jenis tersebut.

"Kepolisian misalnya, juga tertarik dengan ini. Dan Anda tahu, versi 295 yang kami pesan sekarang adalah untuk Angkatan Udara dan kemungkinan tentara nasional juga tertarik," tambahnya lagi.

Read more »

Sukhoi Uji Bom di Pandanwangi Lumajang

Tiga Pesawat tempur Sukhoi dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin Makasar, melaksanakan uji dinamis Bom tajam buatan Dislitbangau bekerjasama dengan PINDAD, di Lanud Iswahjudi dengan sasaran Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Lumajang.

Kapentak Lanud Iswahjudi  Mayor Sutrisno, S.Pd., MSi menegaskan dalam uji dinamis yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 11 Letkol Pnb Untung Suropati, ketiga pesawat Sukhoi tersebut menguji Bom Tajam Nasional (BTN)-250, dan Bom Latih Asap Practice (BLA P)-50, dengan tujuan untuk mengetahui daya ledak serta ketepatan sasaran.

"Jika uji coba Bom Tajam Nasional (BTN)-250 tersebut sukses sesuai dengan yang diharapkan serta mendapat sertifikat kelaikan dari Dislambangjaau, maka kemandirian di bidang alutsista akan terwujud, sehingga pesawat TNI-AU khususnya Sukhoi memiliki Bom sendiri tanpa tergantung dari luar negeri,"tandasnya, Kamis (23/02/2012).

uji coba disaksikan langsung oleh Kadislitbangau, Marsekal Pertama TNI Ir Basuki Purwanto, mulai dari pemasangan Bom di Body maupun wing pesawat Sukhoi hingga pelaksanaan pengeboman di AWR Pandanwangi, Lumajang.

Read more »

2014, Alutsista TNI Terkuat di ASEAN

Pembangunan kekuatan militer besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia, telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara lain. Pada tahun 2014 kekuatan militer Indonesia dengan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada akan memimpin di ASEAN.

"Bayak negara lain mengkhawatirkan pembangunanan kekuatan kita saat ini," kata Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa, di Jakarta, Selasa (17/1).

Meski demikian, tambah dia, pembangunanan kekuatan militer besar-besaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini, bukan dalam rangka offensive, tetapi lebih pada mempertahankan kedaulatan bangsa.

Menurutnya, pembangunan kekuatan militer dan keamanan suatu bangsa akan seiring sejalan dengan laju perkembangan ekonomi dalam negara tersebut. Tampa terkecuali di Indonesia dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan yang terus membaik.

Sejak reformasi dilakukan 1998, termasuk di sektor pertahanan, TNI tidak luput melakukan reformasi melalui restrukturisasi dalam tubuh TNI. Namun saat itu, belum menyentuh pada reformasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. "Karena ekonomi yang terus membaik, sekarang dengan anggaran alutsista yang besar, kita membangun kekuatan TNI yang besar-besaran dalam lima tahun ini," tambah Menhan.

Sebagai gambaran kasar, kekuatan militer Indonesia, dalam waktu dekat, Indonesia akan memiliki pesawat tempur generasi 4,5, pemantapan alutsista untuk TNI Angkatan Darat dengan datangnya tank-tank berat, modernisasi alutsista di Angkatan Laut. "Akhir 2014 TNI akan kuat sekali, nanti kita akan kuat di ASEAN," kata Menhan.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan persyaratan sebuah negara yang berdaulat adalah dari kekuatan militernya. Namun, kekuatan militer tidak hanya diukur dari kuantitas kekuatan militer saja, tetapi juga dari strategi militer yang digunakan. "Pembangunan kekuatan militer lebih untuk kepentingan perdamaian dunia," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Sjafrie mengatakan Departemen Pertahanan (Dephan) memastikan anggaran belanja alutsista yang cukup besar bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dephan melakukan audit berlapis dalam pembelian alustista sebagai langkah pencegahan penyimpangan.

Menurut dia, tambahan anggaran yang besar dalam revitalisasi alutsista sebenarnya merupakan pil pahit bagi Dephan. Namun merupkan gula bagi perkembangan industri pertahanan Indonesia. "Tambahan anggaran besar ini menjadi gula untuk pengembangan bisnis militer, namun juga ternyata menjadi pil pahit bagi kami. Yakni bagaimana untuk menghindari adanya penyimpangan," ujarnya.

Kemhan sendiri telah membentuk tim konsultasi pencegahan penyimpangan pembelian (TKP3B) dalam rangka pengawasan pengadaan pembelian alutsista. Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam anggaran yang besar tersebut, maka TKP3B melalukukan audit berlapis dalam proses pengadaan alutsista.

Pengadaan alutsista nantinya akan dilakukan secara hati-hati dan teliti dengan skema pembelian langsung, yakni dari pemerintah ke pemerintah atau G to G ataupun antara pemerintah dan produsen secara langsung. "Jadi auditnya tidak hanya di ujung, tapi untuk pembelian alutsista akan ada audit awal. Kalau masih lolos, udah keterlaluan," ujarnya. nik/P-3

Read more »

Presiden Ingatkan TNI Soal ’Mark-up’ Pembelian Alutsista

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat merespons kesimpangsiuran berita terkait pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) untuk TNI.  

Ketika Parlemen Belanda mengecam pemerintahnya karena menjual besi tua Tank Leopard ke Indonesia, Presiden SBY pun mengingatkan TNI untuk berhati-hati.  

"Saya sudah lama menengarai kultur mark up' (menggelembungkan nilai kontrak, Red), kongkalingkong dengan perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kita bertekad tidak ada lagi..," kata Presiden di Jakarta, Kamis(2/2).

Pada acara yang berlangsung di kantor kepresidenan itu, Yudhoyono, yang juga merupakan Jenderal Purnawirawan TNI AD, kemudian berkata" Saya masih mencium godaan ke arah itu. Kalau terjadi akan ditindak tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan pengadaan alutsista.“

Ungkapan tentang masih adanya gejala penggelembungan harga dalam proses pengadaan alutsista itu, dikemukakan Kepala Negara saat membuka rapat terbatas bidang poltik hukum dan keamanan, yang juga dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Politik,vHukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, serta para pjabat di lingkungan Markas Besar TNI.

Sekalipun menyebutkan kata  menengarai mark up dalam proses pengadaan persenjataan bagi para prajurit TNI tersebut, ucapan sang Presiden ini tetap saja menarik untuk disimak, karena para pimpinan TNI sedang mengadakan persiapan untuk melakukan pembelian berbagai jenis persenjataan, dalam rangka mengganti sejumlah senjata para prajurit yang sudang usang sekali, atau menambah alat-alat baru yang super canggih.

Sebut saja, TNI Angkatan Udara sedang menjajaki pembelian pesawat udara intai tanpa awak (UAV), yang kalau jadi dibeli dari Israel harganya tidak kurang dari  US$ 6 juta  per  buah.   Kemudian ,TNI Angkatan Darat membeli tank-tank kelas berat Leopard dari Belanda,  yang nilainya juga miliaran rupiah. Karena itu, tentu saja omongan Yudhoyono tentang adanya godaan untuk terjadinya peluang  mark up menjadi sangat menarik perhatian untuk direnungkan.

Pengadaan pesawat intai tanpa awak dari Israel menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya karena Indonesia belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, yang sering disebut sebagai negara zionis tersebut, tapi juga karena Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)sebenarnya sudah mampu memproduksi pesawat intai tersebut, dengan harga yang tentu dibawah  US$ 6 juta.
Sementara itu, sekalipun PT Pindad yang berlokasi di Bandung disebut-sebut sudah mampu memproduksi panser dan tank terutama untuk TNI AD, pengadaan Tank Leopard tetap saja menjadi sorotan berbagai pihak di dalam negeri, karena jumlah yang ingin dibeli tidak tanggung-tanggung sekitar 100 unit, yang harga satu tanknya cukup mencengangkan  US$ 280 juta.

Kalau ucapan Presiden SBY tentang mark up dan program pengadaan peralatan TNI itu direnungkan, maka apa yang sebenarnya terjadi?   Terbuka lebar  orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan lingkungan TNI, terutama dalam proses pengadaan alutsista, tentu mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan di tanah air yang ingin menjadi pemasok senjata serta peralatan-peralatan lainnya bagi TNI.
Apa hubungannya dengan ucapan Kepala Negara tentang masalah ini, terutama ketika mengatakan, " Kita memberi ruang dan kesempatan kepada siapa pun yang berbisnis di bidang pengadaan alutsista sebagaimana yang dulu terjadi. Tapi jalankan bisnis itu dengan baik. Jangan ada mark up. Jangan lobi sana-sini, menggalang sana sini sehingga akhirnya harganya berlebihan".

Tentu sebagai purnawirawan TNI-AD, Yudhoyono mengetahui adanya kebiasaan mark up sehingga akhirnya terjadi kolusi atau proses suap dari perusahaan pemasok kepada jajaran pimpinan angkatan.

Kalau upaya pengadaan tank Leopard atau yang sejenisnya dari luar negeri atau pesawat intai tanpa awak itu menjadi kenyataan, misalnya, maka yang patut dipertanyakan adalah apakah para kepada staf TNI AD dan TNI AU sanggup memberi jaminan bahwa tidak ada satu dolar atau satu rupiah pun yang masuk ke kantong  para penentu kebijaksanan pembelian itu, yang berasal dari pabrik atau makelarnya.

Kalau misalnya para perwira Angkatan Darat atau Angkatan Udara diajak untuk meninjau ke luar negeri, maka apakah ada jenderal atau marsekal yang mampu memberi jaminan atau garansi bahwa para perwira TNI yang pergi ke luar negeri itu tidak menerima "sangu" dari para pengundangnya itu?   Pertanyaan demi pertanyaan ini rasanya tidak berlebihan ditanyakan kepada pimpinan angkatan, dengan mengacu kepada kekhawatiran Presiden Yudhoyono terhadap adanya godaan melakukan mark up tersebut.

Jawaban dari para kepala staf angkatan itu tentu ditunggu-tunggu. TNI dan juga Polri harus menjadi contoh bahwa bukan zamannya lagi pengadaan alutsista, apa pun bentuk dan jumlahnya, harus berakhir secara sukses dengan mark up atau sogok-menyogok.   Tetapi satu pertanyaan penting, mengapa harus membeli ke luar negeri, kalau di dalam negeri kita bisa memproduksinya? Hanya TNI yang tahu dan Presiden SBY sedang memantau hal ini.

Read more »

TNI lebih butuh tank atau kapal selam?

Sebagian besar wilayah negara kita adalah lautan. Indonesia pemilik garis pantai terpanjang keempat dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia.

Hal itu dikatakan Jaleswari Pramodhawardani, yang akrab dipanggil Dani, menanggapi rencana peningkatan alutsista dan sistem pertahanan Indonesia. Jika dibandingkan dengan tank Leopard, seorang peniliti LIPI membenarkan pernyataan mantan KSAD, Endriartono Sutarto, yang menilai TNI lebih membutuhkan kapal selam atau perang daripada tank.
 

Kepada Waspada Online, Dani menilai bahwa kekuatan terpadu TNI menjadi elemen penting dalam menentukan apa yang lebih dibutuhkan oleh pertahanan kita, kata Dani. "Garis pantai kita sudah direvisi PBB tahun 2008, tidak 81.000 km lagi melainkan 195.181 km. Artinya, pembangunan sistem pertahanan kita harusnya mengacu kesana dengan pembangunan kekuatan trimatra terpadu, AL-AU dan AD."

Sebelumnya, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menyarankan agar pemerintah membatalkan rencana pembelian tank Leopard. Untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan atau alutsista), Endriartono menyarankan agar TNI memperbanyak kapal selam untuk menjaga kedaulatan maritim NKRI.

Adapun bagi Angkatan Darat (AD), tank Leopard tidak akan efektif digunakan di medan tempur perbatasan Indonesia yang notabene lahan gembur, curam dan gambut. Kalau mau mendapatkan efek deteren, beli kapal selam yang banyak. Sementara untuk AD cukup light tank atau medium tank yang cocok dengan medan kita," terang Endriartono.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, sementara itu, rencana pembelian tank Leopard asal Belanda itu kemungkinan besar masih ditolak oleh pihak parlemen Belanda. Sehingga jika dipaksakan dikhawatirkan akan memunculkan prakondisi politik yang akan merugikan Indonesia. "Pengalaman F-16 yang pernah diembargo dan tank Scorpion harus jadi pelajaran. Mabes TNI harus membuka opsi luas soal pengadaan tank beratnya," ungkapnya.

Mahfudz mencontohkan, jika TNI ingin mengadakan tank berat namun. Bobotnya lebih ringan dari Leopard, maka bisa dipertimbangkan untuk memilih tank T-90 asal Rusia. "Pihak Rusia sendiri diketahui sudah menawarkan kerjasama dengan PT Pindad untuk transfer teknologi dan produksi. Fasilitas state credit juga masih tersedia, dan yag lebih penting, Rusia tidak pernah menetapkan prakondisi politis sehingga lebih aman dan leluasa," ungkapnya.

Read more »

Kementerian Pertahanan cari pinjaman untuk alutsista

Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan mengoptimalkan pinjaman dalam negeri untuk pembelian alat utama sistem senjata karena selama ini lebih banyak menggunakan utang luar negeri.  

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Rabu mengatakan, pihaknya melalui "High Level Committe" (HLC) akan melakukan pembicaraan mendalam dengan Kementerian Keuangan untuk memaksimal pinjaman dalam negeri yang digunakan untuk pembelian alutsista. "Utang luar negeri lebih banyak digunakan dibandingkan pinjaman dalam negeri. Hal ini disebabkan masih banyaknya alutsista yang harus dibeli dari luar negeri karena Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) belum mampu memproduksi alutsista yang dibutuhkan TNI," kata Hartind.
  
Ia mencontohkan, pembuatan tank di Indonesia baru bisa untuk kelas ringan seperti Panser Anoa, sedangkan tank berukuran berat seperti Leopard masih harus dibeli dari luar negeri. "Itu pun kita membeli dengan syarat 'Transfer of Technology' (ToT) karena kalau kita beli dalam negeri, tidak dijual," katanya.
  
PT Pindad belum bisa membuat meriam dan peluru dengan kualitas yang baik, bahkan senjata yang dibeli pun hanya senjata ringan. Pesawat juga, yang bisa dibeli dari dalam seperti CN 295 atau Puma, kita pesan dari PT DI, ucap Hartind.

Ia menambahkan, HLC yang diketuai oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin akan menjelaskan secara detail mengenai teknis tingginya utang luar negeri untuk pembelian alutsista kepada Komisi I DPR pada Februari 2012 ini. Tak hanya itu, kata dia, Kemhan juga masih melakukan pembicaraan untuk penurunan pajak pembelian alutsista.

Read more »

Trimaran, Kapal Perang dari Serat Karbon Buatan Indonesia

Indonesia akan segera memiliki satu kapal perang canggih berpeluru kendali "Trimaran" yang merupakan produksi dalam negeri. Kapal perang yang terbuat dari serat karbon ini tercatat 20 kali lebih kuat dari baja. Kapal ini juga dilengkapi rudal Trimaran dengan daya jelajah 120 kilometer.

“Kapal ini terbuat dari serat karbon, dengan kecepatan 35 knot dan dipersenjatai peluru kendali yang memiliki jarak tembak 120 kilometer,” ungkap Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau industri kapal dalam negeri PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (21/12).

Syafrie mengatakan, dalam 5 bulan mendatang kapal perang canggih yang merupakan prototipe itu langsung bisa dioperasionalkan memperkuat jajaran armada tempur TNI Angkatan Laut.

“TNI Angkatan Laut memesan empat unit kapal, dan dalam lima bulan mendatang sudah jadi satu kapal perang 'Trimaran', sedangkan tiga unit lainnya akan segera dibangun secara bertahap hingga 2014," terang Sjafrie.

Pembuatan 1 unit kapal Trimaran menghabiskan dana sekitar Rp114 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. “Jika proyek pengadaan ini berhasil maka ini merupakan sejarah bagi Indonesia, karena telah berhasil membuat kapal perang dengan komposit serat karbon, dan ini akan dipatenkan dan diekspor ke luar negeri," papar Sjafrie.

Sementara itu, Direktur PT Lundin Industry Invest, John Lundin mengatakan, pihaknya telah melakukan ujicoba terhadap kapal dengan panjang sekitar 62,52 meter tersebut. “Ini merupakan kapal pertama yang dibuat dari serat karbon. Amerika pernah membuat kapal sejenis dengan panjang 120 meter namun dari bahan alumunium atau baja.”

John menambahkan, komposit serat karbon juga telah digunakan untuk pembuatan pesawat airbus Boeing-777 dan mobil Formula 1. Ketahanannya 20 kali lebih kuat dibandingkan baja.

Kapal cepat berpeluru kendali itu memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, panjang water line 50,77 meter, water draft 1,17 meter dengan bobot mati 53,1 Gross Ton. Kecepatan maksimum 35 knot, kecepatan jelajah 16 knot, dengan mesin utama 4X marine engines MAN nominal 1.800 PK.

Read more »