Padangsidimpuan, (Analisa). Walikota Padangsidimpuan Drs H Zulkarnaen Nasution, diminta segera mengambil sikap dan solusi atas persoalan pembangunan fisik yang dikerjakan pihak ketiga yang mengalami kendala, akibat langkanya material seperti aspal dan hotmix, serta cuaca ekstrim yang membuat pekerjaan tertunda untuk selesai sesuai kontrak.
"Kelemahan ini, bukanlah sepenuhnya berada di tangan pihak ketiga. Untuk itu kami minta agar ada rapat koordinasi segera antara eksekutif dengan legislatif serta pihak rekanan, dalam memutuskan solusi. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ujar Ketua Fraksi Demokrat H Khoiruddin Nasution, melalui sekretaris Rika Hannum S.Sos pada pendapat akhir Fraksi Demokrat terhadap R APBD Kota P. Sidimpuan TA 2012, dalam sidang paripurna di ruang gedung DPRD setempat, Selasa (28/12).
Selain itu, Fraksi Demokrat (FD) juga meminta agar walikota semakin tegas dalam menegakkan peraturan daerah, terlebih peraturan yang terkait dengan sumber PAD, agar komitmen untuk peningkatan ke depan semakin bisa terwujudkan.
"Dalam hal ini, juga telah memfasilitasi hal tersebut didalam APBD 2012, untuk monitoring, penegakan dan penindakan, serta peradilan terhadap pelanggar Perda, baik kepada wajib pajak, wajib pungut pajak dan wajib retribusi," ungkapnya.
Dalam pendapat akhirnya, FD mengucapkan terimakasih atas akomodatifnya seluruh pihak anggaran yang telah berkenan untuk meningkatkan alokasi dana belanja modal untuk pembangunan infra struktur dari 6% menjadi 11% dari total belanja APBD 2012.
Terkait, kolam renang Satataring, FD menyarankan agar lebih baik dikelola oleh pihak dinas pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan agar diberdayakan menjadi kolam ternak ikan lele atau yang bisa menghasilkan PAD, daripada kosong tidak dipergunakan sehingga penyusutan asset tersebut tidak sia-sia.
Untuk Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes), FD juga mengucapkan terimaksih karena telah berhasil melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, sehingga penggunaan stok obat di gudang dinas kesehatan masih ready untuk 18 bulan ke depan.
Namun demikian, partai pemenang pemilu ini berharap agar kepala dinas kesehatan untuk tidak lalai dalam memeriksa masa kadaluarsa obat-obatan tersebut.
Lebih lanjut, dalam pendapat akhirnya FD juga berharap agar walikota segera mengambil alih pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang demi tegaknya hukum dan wibawa pemerintah daerah.
Meminta walikota melalui SKPD terkait untuk segera menagih hutang-hutang pihak ketiga sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan atau audit BPK RI untuk menambah pendapatan daerah.
"Kami juga mengharapkan, agar walikota memberikan teguran kepada aparat pegawai negeri sipil agar lebih disiplin dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan terkait standard pelayanan minimum kepada masyarakat," ujar Rika Hannum.
Selain itu, Fraksi Demokrat (FD) juga meminta agar walikota semakin tegas dalam menegakkan peraturan daerah, terlebih peraturan yang terkait dengan sumber PAD, agar komitmen untuk peningkatan ke depan semakin bisa terwujudkan.
"Dalam hal ini, juga telah memfasilitasi hal tersebut didalam APBD 2012, untuk monitoring, penegakan dan penindakan, serta peradilan terhadap pelanggar Perda, baik kepada wajib pajak, wajib pungut pajak dan wajib retribusi," ungkapnya.
Dalam pendapat akhirnya, FD mengucapkan terimakasih atas akomodatifnya seluruh pihak anggaran yang telah berkenan untuk meningkatkan alokasi dana belanja modal untuk pembangunan infra struktur dari 6% menjadi 11% dari total belanja APBD 2012.
Terkait, kolam renang Satataring, FD menyarankan agar lebih baik dikelola oleh pihak dinas pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan agar diberdayakan menjadi kolam ternak ikan lele atau yang bisa menghasilkan PAD, daripada kosong tidak dipergunakan sehingga penyusutan asset tersebut tidak sia-sia.
Untuk Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes), FD juga mengucapkan terimaksih karena telah berhasil melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, sehingga penggunaan stok obat di gudang dinas kesehatan masih ready untuk 18 bulan ke depan.
Namun demikian, partai pemenang pemilu ini berharap agar kepala dinas kesehatan untuk tidak lalai dalam memeriksa masa kadaluarsa obat-obatan tersebut.
Lebih lanjut, dalam pendapat akhirnya FD juga berharap agar walikota segera mengambil alih pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang demi tegaknya hukum dan wibawa pemerintah daerah.
Meminta walikota melalui SKPD terkait untuk segera menagih hutang-hutang pihak ketiga sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan atau audit BPK RI untuk menambah pendapatan daerah.
"Kami juga mengharapkan, agar walikota memberikan teguran kepada aparat pegawai negeri sipil agar lebih disiplin dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan terkait standard pelayanan minimum kepada masyarakat," ujar Rika Hannum.
Artikel Terkait:
Posted in: Padangsidimpuan
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar anda sangat berarti bagi blog ini